Kasus Pembebasan Lahan Politeknik Ujung Pandang

Makassar, news lsm

Gonjang-ganjing kasus pembebasan lahan Pembangunan Kampus II Politeknik Ujung Pandang akhirnya menemui titik terang, yakni dengan ditetapkannya 4 tersangka terkait kasus tersebut, penetapan 4 tersangka itu diucapkan oleh Kanit Tipikor Polrestabes Makassar AKP Badollahi diruang Kerjanya beberapa waktu lalu.

4 orang yang dijadikan tersangka adalah : Ir. Ansari selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Ir. Suradi selaku Ketua Panitia Pembebasan Lahan, Abdul Hamid selaku Kepala Desa Moncongloe, Kelurahan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Juliar selaku pemegang Surat Tanah Garapan.

Proyek Pembebasan Lahan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Kampus Politeknik II Ujung Pandang yang dananya bersumber dari APBN tahun 2009 yang disalurkan melalui Kementrian Pendidikan sebesar Rp. 20 Milyar.

Dari hasil pengembangan kasus telah ditahan Ir. Ansari (1/4/14) dan akan segera ditahan selanjutnya atau dijemput paksa adalah Juliar, sementara pengembangan kasus ini akan terus dilakukan oleh penyidik polrestabes dalam mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini demikian AKP Badollahi menyatakan.

 Proyek yang dianggarkan melalui Kementrian Pendidikan ini senilai Rp. 20 milyar diperuntukkan bagi pembebasan lahan seluas 29 hektar, namun pada prosesnya ditemukan bahwa adanya pembayaran ganti rugi kepada Juniar sebesar ± 1,7 milyar yang diduga menerima pembayarannya tanpa disertai bukti alas hak yang kuat, sehingga Negara dirugikan dalam hal ini.

Dari hasil pelidikan didapatkan bahwa keterlibatan Abdul Hamid,selaku Kepala Desa Moncongloe yang selaku panitia Pembebasan lahan, Ir. Ansari selaku PPK, Ir. Suradi selaku Ketua Panitia dan Juliar selaku pemegang hak garap, Juniar dan Kepala Desa Moncongloe bekerja sama dalam pembuatan surat Keterangan hak garap guna mendapatkan pencairan dana pembebasan lahan.

Akibat perbuatan keempat tersangka Negara dirugikan sekitar 1,7 milyar dan mereka terancam dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(rr)